Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) di MPR RI Melchias Marcus Mekeng mengemukakan terbitnya izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya terjadi pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

Izin yang diberikan kepada PT Gag Nikel terbit sejak tahun 2017. Perusahaan ini memiliki izin tambang mulai berlaku 30 November 2017 hingga 30 November 2047.

“Tidak ada alasan yang cukup etis jika banyak pihak menyerang Menteri ESDM saat ini Bahlil Lahadalia yang hanya menerima akibat dari kelalaian pihak lain. Karena sebagai Menteri ESDM, Pak Bahlil sangat bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab kelembagaan yang diembannya saat ini,” kata Mekeng di Jakarta, Senin, 9 Juni 2025.

Ia mendukung langkah Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar dengan merespons cepat atas polemik yang terjadi. Bahlil telah meminta aktivitas tambang harus mematuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan regulasi lingkungan. 

Baca Juga: Isu Lingkungan di Raja Ampat, Kemenpar Lakukan Tiga Langkah Strategis

Menurut mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini, tindakan pemerintah yang diwakili Menteri ESDM patut dihargai dalam upaya menjaga semua kepentingan, terutama kepentingan masyarakat setempat dan menjaga keseimbangan lingkungan. Respons cepat pemerintah berupa suspensi aktivitas di beberapa pulau dan investigasi dugaan pelanggaran izin operasional patut didukung.

“Langkah awal yang sangat responsif terhadap kontroversi tambang nikel di Raja Ampat dengan menangguhkan izin tambang di Gag Island dan beberapa pulau lainnya menyusul protes masyarakat dan tuduhan pelanggaran hukum patut didukung dan dihargai,” ujar Mekeng.

Mantan Ketua Komisi XI DPR ini memberikan beberapa rekomendasi atas polemik yang terjadi. Pertama, evaluasi dan audit menyeluruh atas semua izin, terutama di pulau-pulau kecil. Kedua, perkuatan pengawasan dan keterlibatan masyarakat adat dan pemerintah daerah. 

Baca Juga: Bahlil Sudah Cek Ke Raja Ampat Ini Hasilnya

Ketiga,  jika risiko lingkungan melebihi manfaat ekonomi, maka perlu pertimbangkan langkah serius sesuai aturan hukum yang berlaku. Keempat, rehabilitasi dan kompensasi, dimana harus dipastikan dana CSR dipergunakan untuk merestorasi lingkungan dan mendukung ekonomi masyarakat lokal, disertai audit publik atas pelaksanaannya.

“Semua elemen perlu mendukung langkah cepat yang sudah diambil pemerintah dan mengawal proses selanjutnya agar semuanya berjalan transparan dan akuntabel untuk kebaikan Masyarakat lokal, bangsa dan negara,” tegas Mekeng.

Dia berharap polemik tambang di Raja Ampat bisa segera teratasi guna keberlanjutan semua program hilirisasi sektor pertambangan dan energi dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Semua ini demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Raja Ampat.

• ·Khofifah Klaim Sudah Komunikasi Dengan PDI Perjuangan Untuk Maju Pilkada Jawa Timur
• ·Komisi III DPR: Restorative Justice Usai Vonis Hakim Perlu Diatur dalam Undang
• ·FOTO: Prosesi Jalan Salib di Berbagai Daerah
• ·Malaysia Bidik Rp45 T dari Wisata Medis, RI Sumbang Turis Terbanyak
• ·Kunjungi IKN, Bank Dunia Puji Visi Hijau dan Modern Indonesia
• ·THR CAIR! Saldo Dana Bansos Maret 2025 Tahap II Dipercepat Masuk Rekening, Cek Besarannya
• ·Creamer Pada Kopi, Apakah Benar Berbahaya untuk Kesehatan?
• ·Terbaru April 2025, Daftar 73 Negara Bebas Visa untuk Paspor Indonesia
• ·Anies Tanggapi Isu Maju Pilkada DKI Jakarta
• ·FOTO: Menikmati Keindahan Bunga Sakura Mekar di Jerman
• ·Prabowo Bakal Panggil Investor Saham Imbas IHSG Anjlok hingga 6 Persen
• ·Lebaran dan Pertanyaan Sakral 'Kapan', Ini Trik Menjawabnya
• ·Mengenal Manfaat Kayu Manis untuk Ginjal
• ·Prabowo: Usia Saya 73 Tahun, Saya hanya ingin Meninggalkan Nama Baik
• ·Usia Berapa Bulan Bayi Boleh Naik Pesawat?
• ·Honbap, Tren Baru yang Diam