Menyikapi dinamika menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis, termasuk PT Pertamina (Persero), Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyampaikan sikap.

FSPPB tegas menyerukan agar setiap proses pengambilan keputusan, termasuk pengangkatan Direksi dan Komisaris, sepenuhnya terbebas dari kepentingan politik praktis dan kelompok tertentu yang tidak berpihak pada kepentingan nasional.

Presiden FSPPB menyatakan bahwa Pertamina merupakan perusahaan strategis negara yang bergerak di sektor energi, sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak dan termasuk dalam cabang produksi penting bagi negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, FSPPB menegaskan bahwa kendali atas arah dan kepemimpinan perusahaan ini seharusnya berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara.

"FSPPB memandang bahwa pengelolaan Pertamina harus mencerminkan kedaulatan energi nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, pengangkatan Direksi dan Komisaris bukan sekadar prosedural, namun strategis bagi keberlangsungan bangsa, sehingga semestinya menjadi kewenangan penuh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," tegas Presiden FSPPB.

FSPPB sebagai organisasi pekerja yang sah dan konstitusional di lingkungan Pertamina, akan terus mengawal eksistensi dan keberlanjutan perusahaan demi menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional.

FSPPB juga kembali mendorong pemerintah untuk menata ulang struktur holding BUMN energi, serta mengembalikan Pertamina sebagai perusahaan negara yang terintegrasi dari hulu hingga hilir di bawah kendali langsung negara.

Langkah ini diyakini tidak hanya akan memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional, tetapi juga mampu meringankan beban rakyat dengan menyediakan energi yang relatif lebih murah dan terjangkau, baik untuk masyarakat umum, pelaku usaha, sektor transportasi, maupun efisiensi belanja pemerintah di sektor energi.

"Kedaulatan energi adalah fondasi kedaulatan bangsa. Maka pengelolaan energi tidak boleh tunduk pada mekanisme pasar semata atau intervensi kepentingan jangka pendek, melainkan harus berlandaskan pada konstitusi dan semangat Pancasila," lanjutnya.

FSPPB menegaskan komitmennya untuk terus berjuang bersama seluruh elemen bangsa dalam menjaga aset strategis negara dan mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan: kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

• ·Dihadapan Prabowo
• ·Proyek Migas Natuna Bukti Keterbatasan Geografis Tak Jadi Penghalang Kinerja Anak Bangsa
• ·7 Tanaman Herbal Ini Bisa Meningkatkan Kecerdasan Otak
• ·Jokowi Minta Maaf di Sidang Tahunan MPR, Habiburokhman: Sikap Negarawan Sejati
• ·QQ音乐腾飛联盟&美行思远
• ·Cak Imin Ungkap Alasan PKB Gabung Koalisi dengan Prabowo Gibran: Sudah Final!
• ·Sidang Perdana Ratna Sarumpaet, Pengacara Berikan Ini ke Kliennya
• ·Menteri UMKM Ungkap Solusi Terbaik untuk Polemik Tarif Ojek Online
• ·Ahmad Sahroni: Hukum Maksimal Pelaku Pembacokan Jaksa, Demi Jaga Marwah Institusi!
• ·Istri Ridwan Kamil Nyatakan Mundur dari Pencalonan Walikota Bandung dan Gubernur Jawa Barat
• ·Jabatannya Sisa 2 Bulan, Bahlil Minta ke Dirjen Kementerian ESDM Lembur di Kantornya
• ·Pos Indonesia dan Japan Post Perkuat Kolaborasi Global, Siap Hadapi Tantangan Industri Logistik
• ·6 Cara Efektif agar Tidak Mudah Lupa
• ·Pemberian Susu Ada di Program Makan Bergizi Gratis, Apa Kata KemenPPPA?
• ·Jelang 66 Hari Pemerintahannya, Jokowi Bersyukur Upacara HUT ke
• ·Resolusi Kesehatan 2024 Warga RI, Ingin Hindari Overthinking