WamenKomdigi akan Take Down Lowongan Kerja yang Terindikasi Scam Judol
JAKARTA,quickq官网ios DISWAY.ID--Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria mengungkapkan akan menurunkan atau take down lowongan kerja yang mengarah pada scam atau penipuan judi online.
Penurunan iklan lowongan kerja ini akan dilakukan apabila lowongan kerja ke luar negeri tersebut terverifikasi mengarah kepada judi online
BACA JUGA:Polri Ungkap Jaringan TPPO yang Tipu WNI Jadi Operator Scam di Myanmar
BACA JUGA:554 WNI Jadi Korban Online Scam di Myanmar, Lima Hamil Jadi Korban Pelecehan Seksual
"Seakan-akan itu lowongan pekerjaan, tapi itu adalah jalur rekruitmen perusahaan-perusahaan judi online di luar negeri, terutama di Kamboja di Myanmar, gitu," jelas Nezar di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, pada Rabu, 16 April 2025.
Nezar menjelaskan bahwa penurunan lowongan kerja ini tidak boleh sembarangan, harus melakukan identifikasi terlebihdahulu dan memastikan bahwa lowongan tersebut benar-benar mengarah pada penipuan atau judi online.
BACA JUGA:Mencekam! Dubes RI Ungkap Detik-detik Pemulangan Ratusan WNI yang Jadi Online Scam di Myanmar
BACA JUGA:Menteri PPPA Pastikan Perempuan WNI yang Jadi Korban Online Scam di Myanmar Bakal Dapat Perlindungan Kesehatan Hingga Psikologis
"Kalau kita bisa identifikasi, takedown tentu saja kita harus pilah-pilah," jelasnya.
Sebelumnya, pada Sabtu, 18 Januari 2025, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memastikan dua warga negara Indonesia yang disekap dan disiksa di Myanmar oleh pihak pemberi kerja akan diberikan pendampingan psikologis.
Kedua Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut berasal dari Semarang, Jawa Tengah dan Langkat Sumatera Utara, yakn AB dan R merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dijadikan scammer atau operator judi online di Myanmar.
BACA JUGA:554 WNI Korban Scam Online di Myanmar Bakal Ditampung di Wisma Haji Pondok Gede
BACA JUGA:Mengerikan! WNI Korban Online Scam di Myanmar Dianiaya, Disetrum, Organ Tubuhnya Diancam Diambil
Berdasarkan penuturan kedua WNI korban TPPO tersebut, mereka mengalami kekerasan fisik yang dilakukan perusahaan di Myanmar.
- 1
- 2
- »
下一篇:Reaksi KPK saat Tahu Ada Tudingan Idrus Marham Plesiran...
相关文章:
- Senangnya Bobby Nasution, Diusung PKS untuk Maju di Pilgub Sumut 2024, Siap Ladeni Petahana?
- Anies Punya Kartu Sakti untuk Lansia, Coba Lihat
- Kapan Waktu Terbaik Minum Kopi Tanpa Gula?
- Satu Permintaan Bantuan dari Penumpang Ini Boleh Ditolak Pramugari
- Market Kripto Merosot, Harga Bitcoin Koreksi ke US$106.000
- Ratna Bayar Oplas dari Rekening Bantuan Danau Toba
- Bela Anies, JK Sebut Pemprov Sudah Benar Soal Reklamasi
- Ombudsman Sebut Pemprov DKI Lakukan Malaadministrasi
- Polisi Berhasil Tangkap Penjambret Kalung Emas yang Viral di Medsos
- Bukan Bisulan, Apa yang Terjadi Jika Makan Telur Setiap Hari?
相关推荐:
- Resmi Ditahan KPK, Harta Kekayaan Politikus PDIP Bikin Dada Sesak!!
- 5 Ikan Terbaik untuk Kesehatan Ginjal, Selalu Hadirkan di Meja Makan
- Pentingnya Investasi dalam Perencanaan Dana Pendidikan untuk Kejar Inflasi
- Temukan Kejanggalan, Polisi Bakal Periksa Rekening Ratna Sarumpaet
- Pos Indonesia Borong Penghargaan Tertinggi TOP CSR 2025, Apa Rahasianya?
- Kasus Obat Keras dalam Vape, Penggunaan Ketamin Ditemukan Meningkat
- Patung Wanita Ini Akan Dijaga Ketat karena Terus 'Diraba
- Patung Wanita Ini Akan Dijaga Ketat karena Terus 'Diraba
- Jokowi Bakal Jadi Inspektur Upacara Perayaan HUT ke
- Baik buat Mata Kamu, 6 Makanan Ini Bikin Penglihatan Tetap Tajam
- Sambut HUT ke
- Komisaris Lepas Saham Emiten TP Rachmat Senilai Rp2,33 Miliar, Ini Alasannya!
- Ganti Rugi Warga Terdampak Ledakan Gudang Amunisi Diungkap Panglima TNI
- DPR Tetapkan 4 Revisi RUU Sebagai Usul Inisiatif
- Pemerintah Siapkan Regulasi untuk Program Kampung Nelayan Merah Putih
- LippoLand Tunjuk Nusa Konstruksi Enjiniring sebagai Kontraktor Apartemen proyek URBN X
- Pesawat Air India yang Jatuh di Bandara Ahmedabad Baru Berusia 12 Tahun
- Di ICI 2025, Menko AHY Undang Mitra Bangun Proyek Berdampak Panjang Bagi RI
- Fahri Usul Perppu jadi Solusi Cepat dari Aturan soal Penyadapan
- DPR: Komite Independen Publisher Rights Perlu Segera Dibentuk!