JAKARTA,quickq快客安卓版官方下载 DISWAY.ID -Pemerintah telah memastikan bahwa upah ASN/TNI & Polri naik 8 persen dan pensiunan 12 persen pada 2024 mendatang. 

Melihat kenaikan upah tersebut, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan bahwa wajar jika pihaknya menuntut untuk menaikan upah buruh hingga 15 persen. 

"Melihat keputusan pemerintah menaikkan upah ASN/TNI & Polri sebesar 8 persen, serta pensiunan sebesar 12 persen, maka tuntutan Partai Buruh untuk menaikkan upah buruh sebesar 15 persen adalah hal yang wajar," ujar Said Iqbal, dalam keterangan resminya, Selasa, 22 Agustus 2023.

BACA JUGA:Partai Buruh Minta Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota Naik 15 Persen

"Di mana, kalkulasi angka 8 persen tersebut berasal dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dengan perincian bahwa pertumbuhan ekonomi 5,2 persen dan inflasi 2,8 persen, sehingga bertemu di angka 8 persen," lanjutnya. 

Lebih lanjut, Said Iqbal juga menyampaikan bahwa kenaikan upah ASN dan Pensiunan tersebut juga harus diiringi dengan tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen. 

BACA JUGA:2024, Jokowi Umumkan Gaji ASN Naik 8 Persen, Pensiunan 12 Persen

Dia pun berharap dengan adanya kenaikan upah tersebut, akan ada keadilan bagi para buruh yang telah mengabdikan dirinya untuk pertumbuhan perekonomian bangsa. 

"Nah bagaimana dengan buruh? Di dalam pasal tentang upah, di dalam UU Cipta Kerja, yakni tentang Kenaikan Upah Minimum, yang didasarkan pada inflasi, pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan 'indeks tertentu', adanya indeks tertentu itulah yang tidak adil," jelas Said Iqbal. 

BACA JUGA:3 Tuntutan Ini Bakal Dibawa Partai Buruh Unjuk Rasa

"Sebab, jika mengacu kepada Permenaker No. 18 tahun 2013, tentang indeks tertentu, adalah koefisien 0,1-0,3. Sehingga ketika dikali pertumbuhan ekonomi, buruh hanya dapat sekitar 4 persen dan ini lebih rendah. Ini tidak masuk akal," lanjutnya. 

Selain itu, tambah Said Iqbal, dia menyatakan kekesalannya terhadap pemerintah dalam menilai para buruh. Menurutnya, cara pikir pemerintah sangat kacau jika menganggap buruh hanya sebagai keuntungan semata. 

"Kalau ASN/TNI & POLRI bekerja sebagai administratur negara atau biasa juga disebut sebagai call center, yang mengambil biaya dari APBN," kata Said Iqbal. 

"Sedangkan buruh adalah profit centre, yang menghasilkan. Ini berarti logika berpikir dari Kemnaker, Kemenkeu dan Perekonomian, itu kacau," sambungnya. 

• 1
• 2
• »

• ·Irjen Karyoto Angkat Bicara Atas Pemeriksaan Firli Bahuri Besok: Kita Tunggu Saja
• ·Kembangkan Ekonomi Kreatif Lewat Desain Interior, Wamenekraf Apresiasi Addition Living
• ·Gantikan Faik Fahmi, Erick Thohir Tunjuk Muhammad Rizal Pahlevi jadi Dirut InJourney
• ·BI Wajib Lindungi Masyarakat, PPATK Gak Bisa Sembarangan Blokir Rekening Nasabah!
• ·Novel Baswedan: Agus Rahardjo Sempat Mau Mundur Usai Diminta Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus e
• ·Tak Jadi Hanya untuk ASN, Ara Buka Satu Tower Rusun di IKN untuk Masyarakat
• ·Banyak yang Tak Tahu, Ini 10 Ikan yang Mengandung Merkuri Tinggi
• ·525 Pendaftar Capim dan Calon Dewas KPK, Pansel Minta Masukan Masyarakat
• ·Antisipasi Kasus Pemilu 2019, KPU Minta KPPS Tes Kesehatan Mendasar
• ·Pasar Keuangan Global Lunglai, Ancaman Tarif dan Kredit AS Picu Kekhawatiran
• ·Kominfo Sebut Masalah Judol Tak Akan Pernah Tuntas Sampai Kiamat
• ·Ini Daftar Kesalahan KPK dalam Penetapan Tersangka Bupati Mimika, Versi Pengacara
• ·VIDEO: Canggih Robot Ion yang Bantu Dokter Diagnosis Kanker Paru
• ·Kemenag RI Minta Penghulu dan Penyuluh Edukasi Bahaya Judi Online pada Calon Pengantin
• ·Asap Membumbung, 5 Gudang Mainan Anak dan Karpet di Kosambi Tangerang Ludes Terbakar
• ·Pasar Keuangan Global Lunglai, Ancaman Tarif dan Kredit AS Picu Kekhawatiran