Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai perlu dilakukan penguatan pada sektor kesehatan untuk memitigasi risiko terjadinya tindak pidana korupsi.

Sebab, besarnya anggaran kesehatan dari APBD di masing-masing pemerintah daerah, memiliki kerawanan korupsi jika tidak dikelola dengan baik. "KPK memiliki perhatian khusus terkait korupsi di sektor kesehatan, karena besarnya anggaran kesehatan dan banyaknya perkara tindak pidana korupsi di sektor ini," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango  Jakarta, Jumat (7/10/2022).

Menurut Nawawi, besaran anggaran kesehatan yang dialokasikan pemerintah daerah, setiap tahun terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2022, anggaran kesehatan keseluruhan kabupaten/kota di Indonesia mencapai Rp180 triliun.

Dia menyebut, anggaran yang besar itu pun diikuti dengan banyaknya kasus korupsi. Nawawi mengungkapkan, KPK menemukan adanya ratusan rasuah yang terjadi pada sektor kesehatan.

“Banyaknya anggaran itu ternyata kasusnya juga banyak, KPK menemukan kasus korupsi sektor kesehatan ada 210 kasus dengan kerugian Rp 821,21 miliar dan melibatkan 176 pelaku,” ungkap Nawawi.

Oleh karena itu, dia mendorong, agar dilakukan sinergi antara KPK, Kemenkes, Kemendagri, dan BPKP dalam mencegah korupsi sektor kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan mengoptimalkan penggunaan perangkat atau tools berupa Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikembangkan KPK untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang rawan korupsi.

“Ada 8 area yang kita intervensi di MCP, mulai dari pengelolaan APBD, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan Aset, serta Dana Desa,” tutur dia.

• ·Emiten Rokok Sampoerna (HMSP) Guyur Dividen Tunai Rp6,53 Triliun, Cair Tanggal Segini
• ·Pro AVL 2023 Jadi Pameran Audio Visual dan Lighting Terbesar di Indonesia
• ·OJK Blokir 6.400 Rekening Sebagai Upaya Memberantas Judi Online di Indonesia
• ·Pelaku Unlock IMEI Sama dengan Mendukung Peredaran Ponsel Ilegal, Hukumannya Sangat Berat
• ·Data Kemenkumham: Ada 5,3 Juta WNA ke Bali Sepanjang 2023
• ·Menkes Bakal Umumkan Hasil Investigasi Dugaan Bullying PPDS FK Undip Minggu ini
• ·Pendapatan Pajak Jauh dari Target, DPRD DKI Minta Dishub Tambah Kantung Parkir
• ·Minta Pendapat soal Mubahalah, Tim Kuasa Hukum Gus Nur Malah Dicuekin MUI
• ·曼尼斯音乐学院怎么样？
• ·Makan 12 Anggur saat Malam Tahun Baru Konon Bawa Keberuntungan
• ·PAM Jaya Bangun IPA Pesanggrahan Senilai Rp 200 M, Bisa Layani 10 Kelurahan Di Jaksel
• ·PDIP Gercep Tanggapi Putusan MK soal Syarat Ambang Batas Pilkada 7,5%, Langsung Gelar Rapat Hari Ini
• ·UMKM Perempuan Hadapi Tantangan Besar dalam Akses Pembiayaan, Ini Solusinya
• ·Anies Bertemu Gubernur Tokyo, Apa Saja ya Yang Dibahas?
• ·Respons Mengejutkan Jokowi Soal Hasil Rapat Baleg DPR RI Terkait Revisi UU Pilkada
• ·Ditanya Megawati ‘Mau Nurut Gak’ Jika Diusung PDIP di Pilkada Jakarta, Ini Jawaban Anies