Godok Regulasi Baru, Thailand Mau Izinkan Wisatawan Belanja Pakai Bitcoin CS
Thailand siap memanjakan industri kripto dengan rencananya untuk menggodok peraturan yang memungkinkan wisatawan maupun warga lokal untuk melakukan transaksi menggunakan aset digital mereka melalui kartu kredit yang terhubung dengan kripto.
Dilansir dari Decrypt, Rabu (28/5), Kementerian Keuangan Thailand dikabarkan tengah berupaya menggejot sektor pariwisata dengan mempermudah proses pembayaran bagi para wisatawan, khususnya mereka yang merupakan investor bitcoin.
Baca Juga: Hubungan Ekonomi Tumbuh Signifikan, RI Buka Peluang Investasi Pebisnis Thailand di Sektor Unggulan
Di bawah rencana baru ini, penjual akan tetap menerima pembayaran dalam mata uang lokal, tanpa harus mengetahui bahwa pembeli menggunakan kripto.
Adapun pemerintah sendiri disebutkan sudah menjalin komunikasi dengan bank sentral untuk melakukan uji coba sistem ini sebelum diluncurkan secara luas.
Sementara Menteri Keuangan, Pichai Chunhavajira, juga telah mengumumkan berbagai langkah baru untuk mendukung ekosistem kripto. Salah satunya adalah penggabungan kerangka hukum antara pasar modal tradisional dan pasar aset digital Thailand.
Saat ini, keduanya diatur secara terpisah melalui Securities and Exchange Act dan Emergency Decree on Digital Asset Businesses.
Baca Juga: RI-Thailand Perkuat Kerja Sama Strategis Pertahanan hingga Perdagangan
Pemerintah Thailand sendiri ingin investor bisa memindahkan dana antar pasar dengan lebih mudah, guna mengikuti pola investasi modern yang terus berkembang.
-
Tak Jalankan Program Anies Baswedan, Heru Budi Disorot Tajam: Dia Bukan Pilihan Rakyat...Respons Jokowi Usai Ketua KPK Jadi Tersangka Pemerasan Eks Mentan SYLCek Sekarang, Bansos BLT BPNT Tahap 5 NovemberPermohonan SYL Ditolak LPSK, Pengacara: Padahal Beliau KorbanSelama 30 Tahun, Tak Pernah Ada Bagasi yang Hilang di Bandara Ini音乐技术+音乐制作!一毕业就被抢着要的高科技专业了解一下!美国版“大众点评”Niche发布2025最佳大学排名!澳门科技大学学费一年多少?5 Kebiasaan Pemicu Kolesterol Tinggi, Awas yang Ke Mana5 Makanan yang Dilarang untuk Penderita Autoimun
下一篇:7 Cara Mencegah Ambeien agar Tak Mudah Kambuh, Jangan Tunda BAB
- ·Aliansi Kader HMI Kepulauan Riau Minta Jokowi Reformasi Total Polri
- ·超硬核,全球顶尖院校双学位交互设计硕士项目含金量爆炸!
- ·Prabowo Subianto Singgung Usung Anies Nyagub DKI saat Debat Capres Pertama
- ·Waspada, Tanda Penyakit Diabetes Bisa Dilihat dari Warna Lidah
- ·日本视觉传达专业TOP院校推荐!
- ·Permohonan SYL Ditolak LPSK, Pengacara: Padahal Beliau Korban
- ·Waspada Bahaya Kekacauan Informasi di Pemilu 2024
- ·Sindir Gimmick Gemoy, PKS Dinilai Tidak Ada Kerjaan Oleh Tim Fanta TKN Prabowo
- ·韩国平面设计专业院校有哪些?
- ·丹麦皇家艺术学院世界排名多少?
- ·交互设计专业留学作品集怎么做?
- ·Belajar Indahnya Toleransi Beragama di Taman Wisata Iman Sumut
- ·Lengkap, Daftar Hari Libur dan Cuti Bersama 2024, Ada 27 Hari
- ·Semangat Hari Lahir Pancasila, Gubernur Jabar Tegaskan Komitmen Kawal Program Strategis PLN
- ·Bagaimana Cara Mengobati TTS Akibat Vaksin Covid
- ·Permohonan SYL Ditolak LPSK, Pengacara: Padahal Beliau Korban
- ·Tak Cuma Heru Budi, Mobil Jeep Ternyata Ikut Menjadi Bidikan Elite Megawati
- ·Tilang Manual Tak Berlaku Selama Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Polri: Hanya Teguran
- ·萨凡纳艺术与设计学院美国排名详情
- ·5 Minuman Penambah Daya Ingat, Dijamin buat Melawan Lupa
- ·Cara Meningkatkan Daya Ingat di Usia 30
- ·Deklarasi Pemilu Damai di KPU, Polisi dan Dishub Berbagi Tugas
- ·HIT FM招募计划:精准打榜,一起出道!
- ·4 Jenazah Korban Pesawat TNI AU Super Tucano Dimakamkan Secara Militer Hari Ini
- ·Apakah Ibu Hamil Pengidap Lupus Bisa Menular ke Bayinya?
- ·Transisi Kepemimpinan CPOPC Tandai Era Baru Keberlanjutan dan Diplomasi Global Minyak Sawit
- ·Kamu Selingkuh, Kita Tetap Bertahan, Tapi...
- ·Relawan Matahari Pagi Deklarasi Dukungan Prabowo
- ·香港大学建筑学硕士申请条件是什么?
- ·5 Minuman Penambah Daya Ingat, Dijamin buat Melawan Lupa
- ·Tilang Manual Tak Berlaku Selama Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Polri: Hanya Teguran
- ·HIT FM招募计划:精准打榜,一起出道!
- ·萨凡纳艺术与设计学院美国排名详情
- ·Pemilik Kafe Kloud Sky Senopati Akan Dipanggil Bareskrim Pasca Penemuan Ekstasi Saat Penggerebekan
- ·Satelit Satria
- ·Wacana KRIS BPJS oleh Menkes Dinilai Rugikan Pekerja, Pemerintah Diminta Kaji Ulang