JAKARTA,quickq官网最新版本下载 DISWAY.ID -- Saat ini Indonesia tengah dihadapkan dengan situasi pertarungan antar kandidat atau pasangan calon (paslon), bersaing dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Pemilihan Kepala Daerah sendiri sangatlah penting untuk demi pengimplementasian nilai-nilai demokrasi, serta berbagai kebijakan yang strategis dan tepat sasaran untuk pembangunan daerah yang lebih baik di masa depan.

Dengan kata lain, Pilkada sekaligus adalah pintu rekrutmen kepemimpinan nasional masa depan, sekaligus menjadi penentu masa depan perekonomian Indonesia.

BACA JUGA:Link dan Cara Download Logo Kurikulum Merdeka Lengkap dengan Maknanya

BACA JUGA:Menko Perekonomian Airlangga Ajak Kanada Kolaborasi Manfaatkan Peluang Ekonomi

"Dalam teori ekonomi, dengan adanya demokrasi dan transparasi ini akan membuat perekonomian kita semakin baik. Karena dengan adanya demokrasi ini, oligarki geraknya akan lebih susah," jelas Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, dalam diskusi publik bertajuk 'Ekonomi Politik Persaingan Pilkada 2024' yang digelar secara daring pada Kamis 5 Agustus 2024.

Namun, Esther menambahkan, saat ini yang terjadi justru adalah adanya regresi atau kemunduran dalam demokrasi yang marak ditemui saat pemilu, terutama saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kemarin.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Direktur Riset INDEF, Berly Martawardaya.

Menurut Berly, dampak dari persaingan politik Pilkada, terutama di wilayah Jakarta, cenderung kurang sehat.

Hal tersebut tercermin dari skenario moderat batas HHI antar tiga paslon, yang menunjukkan maksimal dukungan 75,5 persen.

BACA JUGA:Imigrasi Banten Deportasi Alice Guo ke Filipina Usai Ditangkap di Tangerang

BACA JUGA:Waduh! KPU DKI Nyatakan Ketiga Paslon Gubernur Belum Memenuhi Syarat, Ini Alasannya

"Pilkada di Jakarta cenderung kurang sehat. Bahkan di atas 6.000, lebih tinggi 50 persen dari batas atas. Jadi kurang sehat," jelas Berly dalam keterangannya pada Kamis 5 Agustus 2024.

Sementara itu menurut Pengajar Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting, Aditya Perdana, political cost dalam Pilkada 2024 ini cenderung relatif tinggi.

• 1
• 2
• »

• ·Berpuasa dalam Keadaan Junub, Bagaimana Hukumnya?
• ·Kue Berbentuk Taylor Swift Ambruk Sebelum Dipamerkan
• ·KPK Panggil Setnov Hari Ini Terkait e
• ·Julia Perez Hembuskan Nafas Terakhir
• ·Perlindungan Fisik Dicabut LPSK, Kuasa Hukum Serahkan Keselamatan Bharada E ke Polri
• ·Pengamat: Sikap Umat Harus Satu Dalam Hadapi Terorisme
• ·Kerupuk Berikan Kepuasan Sensorik Tambahan saat Makan
• ·Begini Pengaruh Novanto dalam Memainkan Anggaran e
• ·Hari Perempuan Internasional: Berbeda untuk Dunia yang Lebih Baik
• ·Arab Saudi Disebut Mau Legalkan Minuman Keras Demi Sambut Piala Dunia 2034
• ·Pemuda Ansor Siap Razia Tempat Hiburan Saat Ramadhan
• ·Kerupuk Berikan Kepuasan Sensorik Tambahan saat Makan
• ·Nilai Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi ASABRI Dianggap Tak Sesuai Fakta
• ·Ditelantarkan Teman, Turis RI Terjebak di Hutan Bakau Thailand
• ·Setya Novanto Tiga Kali Duduki Kursi Anggota DPR Dari Dapil NTT
• ·Cek Daya Tampung Universitas Siliwangi SNBP 2025, 27 Prodi Siap Jadi Incaran Camaba!